Hendri Kampai: Wibawa Pemerintah Tergantung dari Penegakan Hukum yang Berkeadilan Bagi Semua

HUKUM - Wibawa pemerintah adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam mengelola kehidupan masyarakatnya. Wibawa ini tercermin dari sejauh mana pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengelola negara yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Salah satu elemen terpenting dalam menjaga wibawa pemerintah adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan hukum menjadi penentu stabilitas sosial, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat.

Penegakan Hukum sebagai Pilar Utama Pemerintahan yang Berwibawa
Hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil menjadi tolok ukur apakah pemerintah mampu melindungi hak-hak rakyatnya dan menjaga kesetaraan di hadapan hukum.

Baca juga: Pro Kontra Penutupan Toko Miras Banyu Urip, Aktivis GAIB: Kami Akan Gelar Demo Karena Satpol PP Salahi Prosedur

Jika hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Sebaliknya, jika hukum dijalankan secara diskriminatif dan tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan runtuh. Dalam situasi seperti ini, wibawa pemerintah akan melemah, sehingga dapat mengakibatkan keresahan sosial dan bahkan ancaman terhadap stabilitas negara.

Keadilan Hukum untuk Semua Golongan 
Prinsip keadilan dalam penegakan hukum tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, diperlakukan sama di hadapan hukum. Di Indonesia, salah satu tantangan besar adalah munculnya fenomena "tebang pilih" dalam penegakan hukum, di mana hukum sering kali lebih berat kepada masyarakat kecil dibandingkan kepada kalangan elite. Hal ini menciptakan jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Baca juga: Kuasai Sabu 3,4 gram, WS Ditangkap Polisi

Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali mendapatkan perhatian lebih besar dari publik karena masyarakat memandang ada ketidakadilan dalam proses hukumnya. Ketika pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar hanya mendapatkan hukuman ringan, sementara pelaku kejahatan kecil dari kalangan rakyat biasa dihukum berat, rasa keadilan publik akan terganggu. Dalam situasi seperti ini, wibawa pemerintah sebagai pengayom masyarakat akan dipertanyakan.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan sebagai Dasar Pembangunan Bangsa  
Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki dampak besar terhadap pembangunan bangsa. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum dijalankan dengan adil, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah dan bersedia mendukung berbagai kebijakan yang dibuat. Rasa kepercayaan ini menciptakan stabilitas sosial yang memungkinkan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya berjalan dengan lancar.

Baca juga: Satreskrim Polres Pandeglang Bekuk Empat Pelaku Spesialis Penipuan

Sebaliknya, jika penegakan hukum gagal menciptakan keadilan, masyarakat akan cenderung mengambil tindakan sendiri untuk mencari keadilan. Fenomena seperti main hakim sendiri (vigilantisme) atau meningkatnya tindakan kriminalitas adalah beberapa bentuk dari kegagalan pemerintah dalam menjamin keadilan hukum. Kondisi ini dapat merusak harmoni sosial dan menghambat proses pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Wibawa Pemerintah melalui Keadilan Hukum 
Untuk menjaga wibawa pemerintah, beberapa langkah strategis perlu diambil dalam penegakan hukum yang berkeadilan:

Baca juga: Miliki Sabu Wanita 49 Tahun Asal Empang Diringkus Sat Narkoba Polres Sumbawa

1. Reformasi Sistem Peradilan: Sistem peradilan harus diperbaiki untuk memastikan transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya harus bebas dari intervensi politik dan korupsi.
   
2. Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi: Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua golongan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi atau kekuasaan.
   
3. Peningkatan Pendidikan Hukum Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Ini akan membantu mencegah kesalahpahaman serta memastikan partisipasi masyarakat dalam menjaga wibawa hukum.

4. Pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum: Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja dengan integritas tinggi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus didukung untuk memberantas korupsi di dalam sistem hukum.

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Kejari Kampar Beberkan Sejumlah Perkara yang Ditangani, Alkes RSUD Bangkinang Masuk Tahap Penyidikan

5. Penguatan Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum: Hukuman yang tegas dan setimpal harus diterapkan, khususnya terhadap kasus-kasus besar seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.

Wibawa pemerintah sangat bergantung pada keberhasilannya dalam menegakkan hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan keadilan hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, pemerintah tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya, tetapi juga akan menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat integritas bangsa di mata dunia.

Jakarta, 28 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi